Strategi Pembangunan Dalam Perspektif Teoritis
I. PENDAHULUAN
Usaha-usaha pembangunan yang banyak dilakukan berbagai Negara sedang berkembang pasca PD II dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan masalah kepincangan distribusi pendapatan. Kegagalan tersebut telah menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan, terutama para ekonom, untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai masalah yang mempengaruhi kehidupan sebagian besar umat manusia di bumi ini.
Kompleksitas masalah pembangunan dan banyaknya faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan merupakan faktor penyebab terpenting dari keadaan tersebut yang pada akhirnya menyebabkan masalah yang dianalisis di dalam ekonomi pembangunan mencakup bidang yang sangat luas. Faktor penting lainnya yang menyebabkan keadaan tersebut adalah ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangkan dasar yang berlaku umum dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.
Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan wilayah, secara umum kita dihadapkan pada banyak tantangan yang sangat berbeda sifatnya dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Tantangan pertama berkaitan dengan liberalisasi arus investasi dan perdagangan global. Sedangkan yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan perubahan kondisi mikro maupun makro dalam negeri. Tantangan internal disini dapat meliputi transformasi struktur ekonomi, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan pangan, masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah iptek, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi.
II. PERMASALAHAN
Dengan kompleksnya masalah dalam pembangunan, maka dibutuhkan adanya strategi pembangunan yang didukung dengan adanya teori-teori pembangunan sehingga diharapkan adanya pembangunan yang merata dan menyeluruh di seluruh aspek kehidupan.
III. PEMBAHASAN
A. Strategi Pembangunan
Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada, maka ada beberapa pendekatan strategi dan teori-teori pembangunan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Strategi pembangunan yang berakar kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal di dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensi (memberdayakannya). Sehingga akan meningkatkan produktivitas rakyat dan sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasya. Dengan demikian pemberdayaan tidak saja menumbuh dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Sehingga partisipasi rakyat meningkatkan emansipasi rakyat.
Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Seperti yang terjadi di Taiwan. Dimana pengalaman Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan dapat berjalan beriringan. Taiwan adalah salah satu Negara dengan tingkat kesenjangan yang paling rendah ditinjau dengan berbagai ukuran (tahun 1987, Gini rationya 0,30, termasuk yang terendah di dunia), tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dapat dipeliharanya secara berkelanjutan (Brautigam, 1995). Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpou pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Strategi yang lain yang bisa digunakan adalah strategi pengembangan ekonomi rakyat. Sebenarnya ekonomi rakyat muncul sebagai akibat adanya kesenjangan social ekonomi dalam masyarakat. Adanya kesenjangan social ekonomi dalam masyarakat tampak pada perbedaan pendapatan dan kesejahteraan yang mencolok antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam masyarakat.
Beberapa langkah strategis harus ditempuh, diantaranya yang penting adalah, Pertama, peningkatan akses kepada asset produksi. Bagi masyarakat petani yang masih dominant dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Oleh karena itu, kebijaksanaan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sungguh penting dalam melindungi dan memajkan ekonomi rakyat ini.
Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kusaha ekonomi rakyat. Dalam hal ini pertama-tama yang harus dilakukan adalah rakyat harus dibantu dengan prasarana dan sara perhubungan yang akan memperlanjar pemasaran produknya. Selain itu, rakyat harus pula diorganisasikan untuk bersama-sama memasarkan hasil produksinya sehingga sedikit banyak memperkuat posisinya. Seperti halnya dengan pembentukan koperasi. Hal yang penting pula adalah informasi pasar mengenai kecenderungan permintaan di pasar domestic maupun pasar internasional, harga, kualitas, standar, dan sebagainya sehingga produksi rakyat sejalan dengan permintaan pasar.
Dalam hal ini tugas pemerintah yang amat penting adalah pengelolaan ekonomi makro yang menunjang bagi ekonomi rakyat. Stabilitas ekonomi amat penting bagi ekonomi rakyat karena yang pertama-tama dirugikan jika terjadi gejolak adalah rakyat. Kebijaksanaan harga, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dikuasai pemerintah, juga harus diarahkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.
Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang sasarannya kuantitatif ini harus diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang dan di seluruh daerah. Pendidikan harus makin terkait dengan kebutuhan pasar kerja, terutama pasar kerja setempat. Pelayanan kesehatan juga harus makin ditingkatkan secara makin merata, disertai dengan upaya peningkatan gizi. Disamping pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, kesehatan berperanm besar dalam menentukan produktivitas.
Keempat, kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat. Industri rakyat, yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional. Proses industrialisasi harus mengarah ke perdesaan dengan memanfaatkan potensi setempat, yang umumnya adalah agroindustri. Dalam proses ini justru jarang terjadi penggusuran” ekonomi rakyat karena yang datang adalah industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merusak lingkungan, menguras sumber daya, dan mendatangkan tenaga kerja dari luar, yang justru menyaingi ekonomi rakyat sendiri. Akibatnya adalah proses kemiskinan baru, dan menciptakan kesenjangan antara pendatang dan masyarakat setempat.
Industri pedesaan sebenarnya merupakan industri kecil dan sedang, yang memanfatkan sumber daya alam setempat dengan cara yang lestari, memakai tenaga kerja setempat, menggunakan lembaga-lembaga social dan ekonomi yang adad, dan memperkuat ekonomi rakyat pada umumnya. Pola industrialisasi serupa ini harus ditempuh bersamaan dengan pengembangan industri berteknologi tinggi dan padat modal yang berkembangnya di perkotaan.
Kelima, kebijaksanaan ketenagakerjaan yang mernangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan pengusaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Dalam rangka itu secara luas harus disediakan pelatihan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan, bagi mereka harus disediakan system pendanaan seperti kredit yang diperingan syarat-syarat dan biayanya, modal ventura, dan sebagainya.
Dalam kebijaksanaan ketenagakerjaan, kebijaksanaan upah amat penting. Upah terlalu rendah tidak merangsang produktivitas, dan merupakan distorsi pada biaya produksi. Upah yang rendah juga menyebabkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja menjdi tidak ekonomis. Dengan demikian penetapan upah yang wajar, adil, dan secara ekonomisdibenarkan, sangatlah diperlukan dan strategis pula sifatnya, dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi rakyat.
Keenam, pemerataan pembangunan antardaerah. Ekonomi rakyat tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat ini, perhatian besar perlu diberikan agar pembangunan dapat lebih merata dan dengan demikian memberi kesempatan yang lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk juga berkembang. Dalam hal ini. Pemerintah daerah perlu diberi tanggung jawab yang lebih luas untuk membangun daerahnya dan memperkuat ekonomi rakyatnya. Dalam rangka itu harus diupayakan untuk mempercepat proses otonomi daerah, yang titik beratnya di tingkat II. Untuk itu, sumber daya manusia dan institusi-institusi daerah perlu terus-menerus diperkuat. Penguatan itu antara lain dengan makin memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam mengelola dana pembangunan.
Ketujuh, adanya perangkat peraturan perudangan yan memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemerataan, dan dalam hal ini peningkatan kesempatan untuk berkembang lebih cepat pada ekonomi akyat, harus ditangani secara tersendiri dan bukan sebagai hasil sampingan. Dengan cara itu, justru diharapkan akan dihasilkan pertumbuhan, bahkan secara makin kukuh dan berkesinambungan.
Strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan ini ada tiga hal yang amat pokok. Pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara popular disebut keberpihakan. Ini ditunjukan langsung kepada yang memerlukan, dalam program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhanna. Kedua, program itu harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran. Ketiga, karena keterbatasannya, secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Oleh karena itu, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif sehingga penggunaan sumber daya juga lebih efisien.
Dengan banyaknya masalah dalam pembangunan, membutuhkan strategi yang beragam untuk mengatasi masalah tersebut. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi strategi pembangunan yang ditawarkan. Salah satu diantaranya adalah strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan.
Seperti di Indonesia, pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan bermuara pada manusia sebagai insane yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untukmengangkat harkat dan martabatnya.
Dalam perspektif ini masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama sehingga upaya penanggulangannya pun menuntut keikutsertaan aktif dari seluruh bangsa Indonesia.
Sebenarnya kemiskinan merupakan masalah nasional dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah sendiri melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunannya saja, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama segenap pelaku ekonomi danmasyarakat secara keseluruhan.
Kemiskinan merupakan masalah dalm pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan. Jika dikaji berdasarkan keadaan penduduk dan potensi wilayah. Dari segi keadaan penduduk, penentuan penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Adapun potensi wilayah digunakan untuk menetapkan wilayah-wilayah atau desa-desa yang dikategorikan sebagai wilayah atau desa tertinggal. Penduduk miskin umumnya erat kaitannya dengan wilayah miskin.wilayah dengan potensi daerah tertinggal besar kemungkinannyamenyebabkan penduduknya miskin.
Berbagai penyebab yang memunculkan masalah kemiskinan, diantaranya adalah: jika ditinjau dari sumber penyebab kemiskinan, dikenal adanya kemiskinan cultural dan kemiskinan structural. Kemiskinan cultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Penyebab lain yang dapat menyebabkan kondisi kemiskinan, sekurang-kurangnya disebabkan oleh empat penyebab berikut:
Pertama, rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan sangat menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
Kedua, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
Keempat, kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.
Dengan adanya masalah kemiskinan ini harus diupayakan penanggulangannya. Untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sector dan wilayah.
Tekanan paling utama dalam kebijaksanaan yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin harus diletakkan pada perbaikan pelakunya, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasarnya dan pengembangan kegiatan ekonominya. Program ini harus dilaksanakan secara selektif dan terarah, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Langkah yang diperlukan adalah meningkatnya efektivitas, efiiensi, dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap perlu terus ditingkatkan.
Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan pelaksanaan program IDT. Program IDT merupakan suatu upaya untuk membangun kesetiakawanan sosial dan rasa kebersamaan melalui peningkatan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, harga diri, dan percaya diri masyarakat. Program ini memebrikan tanggung jawab kepada aparat yang paling dekat dengan masyarajat, dan memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Aparatur pemerintah terutama di tingkat desa, dituntut untuk peka, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan pembangunan di lingkungan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.
Program IDT memuat tujuan-tujuan yang hendak dicapai, diantaranya (1) sebagai pendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan, (2) sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan dan (3) sebagai upaya pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberian bantuan dana bergulir untuk modal usaha bagi penduduk miskin.
Hal lain yang harus juga diperhatikan dalam strategi pembangunan adalah masalah kebijaksanaan ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran juga akan berpotensi menghambat jalannya pembangunan. Jika ditinjau dari segi masalah pengangguran, seperti yang terjadi di Indonesia. Indonesia masih merupakan suatu ekonomi Negara yang sedang membangun dengan kelebihan tenaga kerja serta banyak masalah-masalah klasik yang menandai ekonomi yang demikian.
Sebenarnya masalah pengangguran berakar pada dua hal pokok, yaitu pada pola pertumbuhan ekonomi dan penyerakan tenaga kerja di satu pihak dan pada sumber pertumbuhan ekonomi yang dijadikan andalan di pihak lain.pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang, baik antarsektor, antardaerah, maupun antargolongan, akan menimbulkan ketimpangan dalam produktivitas tenaga kerja.
Berbagai upaya harus dilakukan untuk menanggulangi masalah pengangguran. Masalah pengangguran pada dasarnya mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja disbanding kemampuan ekonomi untukmnyerapnya. Dari sisi penawaran, pertama-tama masalah ini harus diatasi dari sumber awalnya, yaitu menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Erat kaitannya dengan upaya penurunan laju pertambahan penduduk adalah upaya untuk lebih memeratakan persebarannya, yaitu antara Jawa dan luar Jawa, dan antara desa dan kota. Dalam jangka yang lebih panjang, maka langkah mendasar yangharus diambil adalah bagaimana menarik minat penduduk berpindah untuk meningkatkan pembangunan daerah.
Pembangunan desa dan kota harus lebih diserasikan. Pembangunan yang terpusat di kota-kota besar akan mendorong permintaan sarana public seperti sarana pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang akan makin terkonsentrasi. Karena itu, pembangunan di pedesaan perlu lebih ditingkatkan. Modernisasi dan industrialisasi perlu diperkenalkan ke wilayah pedesaan melalui agroindustri dan agrobisnis yang dapat menampung peralihan lapangan kerja dari sektor tradisional ke sektor modern di pedesaan dengan demikian akan mengurangi arus urbanisasi.
Setelah mengetahui berbagai strategi pembangunan yang bisa digunakan, maka hal tersebut harus didukung dengan adanya teori-teori pembangunan. Banyak teori pembangunan yang diapparkan oleh para ahli, diantaranya adalah hal-hal di bawah ini :
B. Teori Modernisasi
Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih, adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Negara tersebut juga akan rendah.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi ini kemudian dirumuskan dalam rumus Harrod-Domar yang sangat terkenal di kalangan ahli ekonomi pembangunan. Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi.
Oleh karena itu para ahli ekonomi pembangunan di Negara-negara dunia ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri). Teori Harrod-Domar memang tidak mempersoalkan masalah manusia. Bagi kedua tokoh itu yang penting adalah menyediakan modal untuk investasi.
Berbeda dengan Teori Harrod-Domar, Teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Studi Weber ini merupakan salah satu studi pertama yang meneliti hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan Etika Protestan. Etika Protestan inilah yang menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa.
Berbeda dengan David McClelland, dia berkesimpulan bahwa untuk membuat sebuah pekerjaan berhasil, yang penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Konsepnya yang terkenal adalah the need for Achevement, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi.
McClelland mengatakan bahwa kalau dalam sebuah masyarakat ada banyak orang yang memiliki n-Ach yang tinggi, dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sedangkan menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat yang maju. Rostow membagi proses pembangunan ini menjadi lima tahap, yaitu :
Masyarakat Tradisional
Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis. Produksi hanya dipakai untuk konsumsi, tidak ada investasi.
Prakondisi untuk Lepas Landas
Masyarakat tradiosional tetap harus bergerak, yangpada akhirnya di suatu titik, mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Keadaan ini seringkali terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Sehingga di dalamnya mulai berkembang ide pembaharuan.
Pada masa ini tabungan mulai dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, termasuk misalnya pendidikan.
Lepas Landas
Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian juga berkembang.
Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak, supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal.
Bergerak ke Kedewasaan
Dalam tahap ini industri berkembang dengan pesat. Negara mulai memantapkan posisinya dalam perekonomian global: barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksikan di dalam negeri, impor baru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor.
Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi
Kerena adanya kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas ada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang kemajuan secara terus menerus.
Rostow juga berbicara tentang keperluan akan adanya sekelompok wiraswastawan. Ada beberapa kondisi sosial yang melahirkan para wiraswastawan, yaitu :
- Adanya elite baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya oleh masyarakat tradisional dimana dia hidup, untuk mendapatkan prestise dan mencapai kekuasaan melalui cara-cara konvensional yang ada.
- Masyarakat tradisional yang ada cukup fleksibel untuk memperbolehkan warganya mencari kekayaan sebagai jalan untuk menaikkan statusnya dalam masyarakat.
Rostow juga berpendapat tentang aspek-aspek non-ekonomi yang saling berkaitan dengan aspek yang lain, yaitu:
- Meningkatnya onvestasi di sector produktif dari (katakanlah) 5% (atau kurang) menjadi 10% (atau lebih) dari pendapatan nasional.
- Tumbuhnya satu atau lebih sektor industri enufaktur yang peting, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- Adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas. Disamping itu lembaga-lembaga ini kemudian bisa membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.
Selanjutnya menurut Hoselitz, mengatakan bahwa faktor kondisi lingkunganlah yang dianggap penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, bagi Hoselitz pembanguann membutuhkan pemasokan dari beberapa unsir :
Pemasokan Modal besar dan Perbankan
Pemasokan modal dalam jumlah yang besar, membutuhkan lembaga-lembaga yang bisa menggerakkan tabungan masyarakat dan menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan lembaga perbankanlah yang paling efektif.
Pemasokan tenaga Ahli dan Terampil
Tenaga yang dimaksudkan adalah tenaga kewiraswastaan, administrator professional, insinyur, ahli ilmu pengetahuan, dan tenaga manajerial yang tangguh.
C. Pendekatan Teori Pertumbuhan Struktural.
Titik sentral pembahasan teori pertumbuhan structural ini terletak pada mekanisme transformasi ekonomi yang terjadi di Negara-negara sedang berkembang. Menurut Todaro (1991), transformasi tersebut mulai berjalan dari kondisi perekonomian yang didominasi sektor pertanian yang bersifat subsistence, hingga terciptanya perekonomian modern yang didominasi sector industri dan sector jasa. Ada 2 (dua) teori perubahan structural yang terkemuka, yaitu :
Pertama, Teori Pembangunan Arthur Lewis. Kajian utama teori Lewis ini adalah membahas tentang proses pembangunan yang terjadi antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, yang mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Terjadinya arus urbanisasi tersebut diakibatkan adanya pola investasi yang terjadi di sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan, Penetapan upah yang terjadi di sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan. Dalam menyusun teorinya Lewis berasumsi bahwa sistem perekonomian suatu negara (NSB) pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu : Perekonomian tradisional (agraris) yang terdapat di pedesaan dan Perekonomian modern (industri dan jasa) yang berpusat di daerah perkotaan.
Akibat dari adanya perbedaan kondisi itulah yang menurut Lewis menyebabkan terjadinya proses urbanisasi. Terjadinya urbanisasi akan mampu meningkatkan ekspansi output ini akan dapat mempercepat terjadinya reinvestasi sektor industri, sehingga akumulasi modal di sektor modern menjadi relatif cepat berkembang.
Namun dalam kenyataannya asumsi dasar yang dibangun oleh Lewis dalam menyusun teorinya tidak selalu dapat dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa kritik terhadap teori ini, yaitu : a) Dalam banyak kasus ternyata surplus tenaga kerja tidak terjadi di daerah pedesaan, namun justru terjadi di perkotaan. b) Terjadinya urbanisasi tidak selalu bisa mendorong terhadap ekspansi output. c) Reinvestasi tidak selalu mampu menciptakan lapangan kerja, melainkan justru mempersempit lapangan kerja, karena reinvestasi yang dilakukan oleh sektor industri berupa penambahan mesin-mesin produksi yang hemat tenaga kerja.
Kedua, Teori Pembangunan Hollie Chenery. Chenery dalam menyusun teorinya yang diberi nama Pattern of Development Theory memfokuskan perhatiannya pada perubahan struktur dalam proses perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu Negara Sedang Berkembang. Perkembangan atau pertumbuhan ekonomi bagi NSB selalu berjalan dari sektor pertanian yang tradisional menuju ke sektor industri. Transformasi ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik, sejalan dengan peningkatan income perkapita warga negaranya, yang dapat dilihat sebagai berikut :
a. Dalam struktur hubungan ekonomi metropolis dan satelit sebagaimanan diuraikan oleh teori depensia mengakibatkan perekonomian Negara metropolis akan berkembang pesat, sedangkan Negara satelit yang miskin menuju kea rah keterbelakangan.
b. Negara-negara miskin yang sekarang menjadi satelit baru akan berkembang secara sehat sekonominya apabila mereka memutuskan hubungan dengan Negara-negara metropolis (Negara maju).
c. Kawasan Negara yang sekarang ini miskin dan terbelakang sebagian besar merupakan Negara penghasil komoditas ekspor yang dahulunya telah menjalin hubungan dengan Negara-negara maju yang metropolis.
Selain itu pula Thetonio Dos Santos menyusun klasifikasi bentuk-bentuk ketergantungan Negara miskin kepada Negara maju menjadi tiga macam ketergantungan, yaitu : a) Colonial Dependence (ketergantungan colonial), hal ini terjadi karena adanya bentuk perdagangan luar negeri jaman penjajahan yang bersifat moopolistik dari Negara penjajah, b) Industrial Financial Dependence (ketergantungan industri keuangan), yaitu ketergantungan yang ditandai oleh adanya domiasi modal besar dari Negara-negara maju yang diinvestasikan di Negara-negara miskin, c) Technological Industrial Dependence (ketergantungan teknologi industri), merupakan bentuk ketergantungan teknologi canggih yang ditawarkan oleh Negara-negara maju kepada Negara-negara miskin.
Lebih jauh penganut teori ini menuduh bahwa badan-badan keuangan internasional, seperti IMF merupakan lembaga yangmenyebabkan terjadinya peningkatan ketergantungan Negara miskin terhadap Negara maju, sebab bantuan atau pinjaman dana yang diberikan tidak terlepas dari vasted interest dari Negara donor.
Teori lain yang adalah teori ketergantungan (dependencia) ini pertama kali dikembangkan di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Menurut para pengikut teori ini, keterbelakangan (underdevelopment) negera-negara Amerika Latin terjadi pada saat masyarakat prakapitalis tersebut tergabung kedalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Dengan demikian masyarakat tersebut kehilangan otonominya dan menjadi daerah pinggiran dari daerah-daerha metropolitan yang kapitalis.
Daerah-daerah pinggiran ini dijadikan daerah-daerah jajahan dari Negara-negara metropolitan. Mereka hanya berfungsi sebagai produsen-produsen bahan mentah bagi kebutuhan industri Negara-negara metropolitan itu, dan sebaliknya merupakan konsumen-konsumen barang-barang yang dihasilkan industri-industri di negara metropolitan tersebut. Dengan demikian timbul struktur ketergantungan yang merupakan rintangan yang hampir tak bisa diatasi serta merintangi pula pembangunan yang mandiri.
Dalam mazhab ketergantungan ada 2 aliran, yaitu Marxis serta Neo-Marxis dan aliran Non-Marxis. Aliran pertama diwakili oleh Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Rudolfo Stavenhagen, Vasconi dan Ruy Mauro Marini. Aliran ini menggunakan kerangka analisis dari teori Marx dan Neo-Marxis tentang imperialisme. Aliran ini tidak membedakan secara tajam antara struktur intern dan struktur ekstern, karena kedua struktur tersebut pada dasarnya dipandang sebagai faktor yang berasal dari sistem kapitalis dunia itu sendiri. Struktur intern masa kini dari daerah-daerah pinggiran tersebut memang sudahberadab-abad dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar sistem tersebut, sehingga seluruh struktur ini sudah terbuka bagi struktur ekstern. Dengan kata lain, struktur intern daerah pinggiran tersebut hanyan menjadi bagian yang tergantung dari struktur kapitalis dunia.
Selain itu aliran Marxis dan Neo-Marxis ini mengambil perspektif perjuangan kelas internasional antar pemilik modal (para kapitalis) disatu pihak dan kaum buruh (masa proletar yang besar) di pihak lain. Untuk memperbaiki nasib dan kedudukan mereka, maka kaum proletar dunia perlu mengambil prakarsa dengan menumbangkan kekuasaan golongan kelas pemerintah yang hanya menjadi alat dari pusat metropolitan yang jahat. Oleh karena itu menurut aliran ini resep pembangunan untuk daerah pinggiran adalah revolusi.
Munculnya Teori Ketergatungan tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Teori Ketergantungan menunjukkan bahwa Negara-negara yang ekonominya lebih kuat bukan saja menghambat karena menang dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur social, politik, dan ekonomi Negara yang lemah.
Kritik terhadap teori Ketergantungan datang baik dari kubu teori-teori Liberal maupun dari teori-teori Marxis, yang mendoron banyak bermunculannya teori-teori baru dari kubu kaum Marxis, yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada Teori Ketergantungan, antara lain Teori Liberal, Teori Bill Warren, Teori Artikulasi, Immanuel Wallerstein:Teori Sistem Dunia.
BIBLIOGRAFI
Arief, S., 1995, Neo-Kolonialisme, Makalah Pada Seminar Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Sekretariat Bina Desa, di Jakarta, 3 Agustus.
Budiman Arif., 2003 Teori Pembangunan Negara Sedang Bekembang, UI Press, Jakarta
Boeke, J.H. 1948. The Interest of the Voiceles Far East. Leiden : Universitare Pers Leiden.
Fananie, M.Zainuddin, 1996, Pembangunan Bernuansa Martabat Manusia, Universitas Muhammadiyah Press; Surakarta.
Gilbert, Alan & Josep Gugler, 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Herlianto M. Th, 1986. Urbanisasi dan Pembangunan Kota, Alumni Bandung.
Rogers, Evereet, 1969. Modernization Among Peasant. New York : Holt, Rinehart and Winston.
Hamid, Eddy Suardi, 2004, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Issu-Issu Ekonomi Politik Indonesia, UII Press, Yogyakarta
Hoebel, Adamson E & Evereet L. Frost. Cultural and Social Anthropology. McGraw-Hill Inc., 1976 : 10.
Marzali Amri. Pemikiran Prof. Koentjaraningrat tentang Integrasi Nasional. Sebuah Analisis dan Sintesa, dalam bulletin Wacana Antropologi, No.1, Juli- Agustus 1999, AAI, Jakarta.
Mubyarto, 2000, Membangun Sistem Ekonomi , BPFE; Yogyakarta.
Meier, Gerald M. 1989. Leading Issuesin Economic Development. Oxfort University Press.
Wibowo, R., 1997, Strategi Industrialisasi Pertanian dan Pengembangan Agribisnis Komunditas Unggulan, Makalah disampaikan pada pelatihan pengkajian system usahatani spesifik lokasi dengan pendekatan teknologi terapan adaptif, BPPfP Ciawi-Bogor, 14 Maret-12 April 2001.
