Sejarah Administrasi Pembangunan
1. Ilmu Administrasi Negara.
Administrasi Pembangunan yang dikembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu Administrasi Negara. Pada abad ke 19 dapat dikemukakan sebagai permulaan perkembangan Ilmu Administrasi Negara yang dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi Administrasi Pemerintahan di Amerika Serikat yaitu antara lain : Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White, dan bahkan tulisan Alekxis de Tocqueville jauh sebelumnya dianggap pula awal perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara lebih relevan bagi Negara-negara yang sudah maju.
Empat perumusan untuk menjelaskan pengertian Ilmu Administrasi Negara yaitu :
1) Edward H. Litehfield, menyatakan bahwa Ilmu Administrasi Negara adalah “ Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan di organisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibayai, digerakkan dan dipimpin”
2) Dwight Waldo, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah “Managemen dan Organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah”
3) Dimock, Dimock dan Koening, menyebutkan bahwa Administrasi Negara adalah “Kegiatan Pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya”
4) Arifin Abdulrachman, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah “Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara”
( Bintoro Tjokroamidjojo, 1974 : 1 )
Keempat disiplin tersebut membedakan proses politik dan administrasi Negara, namun kenyataannya sangat sulit memisahkan proses politik dan proses administrasi Negara.
Perumusan yang ketiga tersebut diatas dapat pula diperinci dalam pembahasan-pembahasan sebagai berikut :
a) Apa yang harus dilaksanakan (the what’s), haluan politik, kebijaksanaan, program-program Negara (pemerintah).
b) Bagaimana sebaiknya melaksanakannya (the hows), sangat tergantung oleh kondisi-kondisi dinamis dari lingkungan (ekologi), pribadi dan lain-lain.
c) Benarkah pelaksanaan itu dan pada siapa harus bertanggung jawab atau proses evaluasi dan control.
Tugas utama Admnistrasi Negara ialah pada dasarnya merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya.
Administrasi Negara mempunyai peranan yang besar dalam proses penetapan/penentuan kebijaksanaan politik.
Tiga fungsi dasar Administrasi Negara sebagai berikut :
a) Formulasi/perumusan kebijakan.
a. Kebijaksanaan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada.
b. Kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti / masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (fore cast) dari perkembangan yang mungkin terjadi.
c. Supaya suatu program strategis dan taktik-taktik kegiatan yang berdasar kedua diatas dapat disusun.
d. Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (decision making)
b) Pengaturan / Pengendalian unsur-unsur administrasi.
Struktur organisasi, keuangan, kepegawaian dan lain-lain.
c) Penggunaan Dinamika Administrasi.
Kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilaksanakan tidak saja bagi realisasi tujuan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan, tetapi juga untuk pengendalian atau pengawasan dari pada unsur-unsur administrasi.
Unsur-unsur dinamika administrasi (the dynamics of administration) ini meliputi :
a. Pimpinan.
b. Koordinasi.
c. Pengawasan.
d. Komunikasi.
Menurut Waldo, dalam Bintoro, 1974 : 4, Administrasi adalah kegiatan kebijaksanaan secara rasional, dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fugsi yang dilakukan.
Sedangkan The Liang Gie, mengatakan Administrasi adalah “Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.” Dan apabila tujuan-tujuan itu adalah tujuan negara / pemerintah, maka menjadi lingkupan wilayah Ilmu Administrasi Negara.
Kemudian S.P.Siagian ( Dalam Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan strateginya, Gunung Agung, Jakarta, 1978 : 2 ) memberikan pengertian Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Karena masih terikatnya buku-buku administrasi negara dengan kasus empiris Negara Amerika Serikat maupun negara-negara maju lainnya, maka terdapat suatu orientasi baru yang dipelopori oleh kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB pada tahun 1950 an mulai memberikan perhatian terhadap segi administrasi negara-negara yang baru berkembang. Hal ini terutama dihubungkan dengan pemberian bantuan luar negeri.
Kondisi ini juga dapat dilihat mengenai bantuan dari luar negeri yang terus berlanjut sampai sekarang yaitu bantuan Loan, IMF, seperti salah satu contoh yaitu bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari bantuan Luar Negeri (Bank Dunia).
2. Perkembangan kearah Administrasi Pembangunan.
Para ahli Ilmu Administrasi Negara, kemudian memberikan perhatian pula terhadap dua hal yaitu :
1) Administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami masa perubahan (dari masyarakat tradisional agraris kearah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri ).
2) Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara administrasi sebagai praktek dibidang-bidang kehidupan yang lain.
Oleh para ahli tersebut diperkembangkan studi komperatif mengenai hal-hal itu. Mereka kemudian menyebutkan diri sebagai kelompok studi komperatif atau Comparative Administratif Group (CAG), yang dipelopori oleh antara lain :
1) F.W. Riggs
2) John D.Montgomery
3) Milton Esman
4) Raiph Braibanti
5) William J. Siffin
6) Edward W. Weidner, dan lain- lain.
Dalam Prismatik tulisan Fred W.Riggs, tentang “Prismatic Society” (Bintoro,1974:5) mengembangkan suatu model mengenai ciri birokrasi dari satu lingkungan masyarakat yang belum maju (refracted type) tapi sudah bukan lingkungan masyarakat yang masih tradisional (fused type). Model ini disebut “Sala Model” dalam suatu lingkungan “Masyarakat Prismatik”
Perkembangan selanjutnya ialah adanya lebih ketegasan orientasi didalam Ilmu Administrasi yang sekarang merupakan tingkat-tingkat permulaan pertumbuhan Ilmu Administrasi Pembangunan.
Kelompok studi komperatif yang terdahulu kemudian memperkembangkan diri menjadi kelompok Administrasi Pembangunan atau Development Administratif Group (DAG). Dan kelompok ini memperluas diri dengan ahli-ahli dari berbagai pihak, terutama ahli-ahli dari negara baru berkembang antara lain :
- Dr. Ajit Bannerjee.
- Dr. Carlos P.Ramos.
- Dr. S.S. Husen.
- Dr. Hahn-Been Lee.
- Dr. S.P. Siagian, dari Indonesia dapat disebut sebagai salah seorang pelopor pengembangan “Ilmu Administrasi Pembangunan di Indonesia”.
Lebih lanjut dalam bukunya Administrasi Pembangunan (Bintoro, 1974-9) menyebutkan bahwa Administrasi Pembangunan mempunyai cirri-ciri yang lebih maju dari pada Administrasi Negara.
3. Ciri Perumusan Administrasi Pembangunan.
Dua ciri utama yang membedakan dan dianggap paling penting dan menunjukan lebih majunya pendekatan Administrasi Pembangunan adalah
1) Ciri pokok pertama adalah orientasinya kepada usaha-usaha kearah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
Bahkan Administrasi Pembangunan dimaksud untuk membantu dan mendorong kearah perubahan-perubahan besar (Basic change) di berbagai kegiatan / bidang kehidupan yang saling berkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan.
Thompson menyebut bahwa Administrasi Pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk “ innovate “ (melakukan perubahan)
2) Ciri pokok kedua, pendekatan Administrasi Pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan dibidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.
Usaha-usaha perubahan dibidang administrasi saling pengaruh mempengaruhi dengan perubahan-perubahan dibidang lain tersebut.
Perbaikan administrasi bukan hanya untuk kepentingan baiknya administrasi itu saja, tetapi memberikan pelayanan administrative usaha perbaikan dan perubahan dibidang tersebut diatas, supaya dapat terselenggara secara lebih baik.
Administrasi Pembangunan berarti kemampuan system Administrasi untuk menampung adanya akibat-akibat pembangunan.
Montgomery dan Esman dalam Development Administration in Malaysia, mengemukakan “Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada pemerintahan (The Development Of Administration) dan juga berarti perbaikan dari pelaksanaan usaha pembangunan (Administration Of The Development).
Siagian, 1974-4, merumuskan pengertian Administrasi Pembangunan sebagai berikut : “Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan ”.
Pada pokoknya pendekatan Administrasi Pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha oleh negara / pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang lebih baik. Administrasi Pembangunan dianggap lebih baik dan maju di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa (Nation Building) dan atau perkembangan sosial ekonomi. Perkembangan kearah kemajuan seringkali disebut pula oleh para cendikiawan sebagai Modernisasi.
S.P.Siagian ( Administrasi Pembangunan, 1978 :2) Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleg suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa ( nation building ).
Apabila definisi tersebut diatas dianalissa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan.
Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan; Meskipun sudah barang tentu bahwa prose situ dapat dibagi dan biasanya memang dibagi-bagi - menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (independent phase of a prosecess ). Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
Kedua, bhahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul secara insidentil di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.
Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perobahan.
Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemapuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensionil. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara, terutama aspek politik, ekonomi, social-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
Keenam, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bahwa ( nation-building ) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.
Dengan pengertian-pengertian tersebut diatas sebagai titik tolak, maka Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
