Percepatan Dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Serta Peran Pendidikan

Percepatan Dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi Indonesia Serta Peran Pendidikan 

Berbicara tentang pembangunan ekonomi, Indonesia sesungguhnya telah banyak mengalami berbagai kemajuan hingga saat ini. Meskipun harus diakui bahwa pada masamasa tertentu negara kita pun mengalami pasang surut kemajuan yang terkadang kondisinya cukup memprihatinkan, saat ini kita dapat mengamati dengan bangga bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang akhir-akhir ini kemajuan ekonominya banyak diakui oleh para pengamat internasional.

Pengakuan tersebut terutama muncul setelah Indonesia berhasil dengan baik melewati krisis global 2008 tanpa pengaruh yang berarti pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi golongan masyarakat yang rentan. Hal tersebut tercermin tidak saja dari kokohnya kondisi ekonomi makro, namun yang lebih penting lagi adalah membaiknya berbagai indikator social seperti terus berkurangnya angka pengangguran, kemiskinan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemajuan ekononomi yang kita capai telah meningkatkan peran Indonesia dalam perekonomian global. Saat ini Indonesia sudah menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia, melebihi beberapa negara maju seperti Swiss, Norwegia, Swedia, dan Afrika Selatan. Pada tahun 2010, pendapatan kita sudah berada di atas US 3.000 yang berarti sudah selayaknya negara ini mulai bergeser dari negara yang berbasis pada factor driven economy menjadi negara yang berbasis pada eficiency driven economy.

Masyarakat internasional memberikan apresiasi positif dari perbaikan yang dicapai Indonesia ini. Hal ini tercermin dari perbaikan peringkat hutang Indonesia di saat peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan. Mereka memperkirakan bahwa tidak lama lagi Indonesia akan meraih peringkat investment grade.

Namun kemajuan yang kita alami tersebut ternyata terencana yang telah dicanangkan Pemerintah sejak akhir 60an. Pertanyaan besar berikutnya adalah “apakah kita juga membutuhkan waktu 40 tahun lagi untuk bisa negara kita menuju pada apa yang disebut sebagai innovation driven economy ?”

Tentu hal tersebut harus dihindari dan oleh karenanya perlu dirumuskan langkah-langkah untuk mempercepat perwujudan negara ini menjadi negara yang maju dan berdaya saing global. Kita semua mengetahui bahwa tantangan ke depan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan membutuhkan sekitar 40 tahun kalau dihitung dari upaya kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks inilah Pemerintah menyadari perlunya disusun Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini, kualitas Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, tapi juga dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa.

Potensi Yang Dim Il Ik I Dan Tantangan Yang Dih Adapi

Kita sering melupakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi bangsa yang besar. Indonesia mempunyai demografi penduduk yang menguntungkan, kekayaan sumber daya alam, serta posisi geografis yang strategis:

1. Penduduk dan Sumber Daya Manusia.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa.

Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif. Pada kurun waktu 2020 – 2030, penurunan indeks (ratio) ketergantungan Indonesia (yang sudah berlangsung sejak tahun 1970) akan mencapai angka terendah.

Implikasi penting dari kondisi ini adalah semakin pentingnya penyediaan lapangan kerja agar Keadaan Demografi Umur Penduduk Indonesia Keadaan Demografi Umur Penduduk Indonesia perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal besarnya porsi penduduk usia produktif.

Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produktivitas perekonomian negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, dimana hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan pembangunan ekonomi.

2. Sumber Daya Alam.

Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah.

Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas, antara lain kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), kakao (produsen terbesar kedua di dunia), timah (produsen terbesar kedua di dunia), nikel (cadangan terbesar ke empat di dunia) dan bauksit (cadangan terbesar ke tujuh di dunia) serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet dan perikanan. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti misalnya batubara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi dan makanan minuman.

3. Letak Geografis.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global.

Berdasarkan data United Nations Environmental Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah perairan Large Marine Ecosystem (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME 34 Teluk Bengala; LME 36 Laut Cina Selatan; LME 37 Sulu Celebes; LME 38 – Laut-laut Indonesia; LME 39 Arafura Gulf Carpentaria; LME 45 Laut Australia Utara.

Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan tangkap sangat besar.

Walaupun potensi yang telah disebutkan di atas merupakan modal yang amat kuat, tidak otomatis modal tersebut membuat kita menjadi bangsa yang unggul. Masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk dapat memanfaatkan potensi-potensi di atas secara optimal, agar kita menjadi bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Tantangan yang pertama adalah struktur ekonomi Indonesia saat ini yang masih terlalu fokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas.

Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Harus pula dipahami bahwa pemerataan pembangunan tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu yang singkat. Walaupun demikian, upaya tersebut harus segera dimulai dari sekarang. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini dicanangkan adalah titik awal dari pergerakan menuju Indonesia yang lebih merata.

Tantangan yang lain adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung ekspansi dan integrasi perkonomian. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harusmendapatkan perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah.

Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya.

Kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan Indonesia. Saat ini sekitar 50 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sekitar 8 persen yang berpendidikan diploma/sarjana. Kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan, kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim global. Beberapa indikator perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan manusia adalah: kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperature udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi perubahan iklim yang ekstrem. Demikian pula, pengaruh kombinasi peningkatan suhu rata-rata wilayah, tingkat presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantangan bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi harus dipercepat.

Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah diuraikan di atas, Indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not BusinessAs Usual”.

Perubahan pola pikir paling mendasar adalahpemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing.

Pemahaman tersebut harus direfleksikan dalam kebijakan Pemerintah. Regulasi yang ada seharusnya dapat mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal untuk membangun berbagai macam industri dan infrastruktur yang diperlukan. Karena itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha.

Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi Peningkatan Value Added Memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya Mendorong Inovasi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP).

Namun demikian, untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang member insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. 

Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.

Semangat not business as usual, yang terefleksikan dalam langkah-langkah strategis dalam MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025, dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. Jadi, pada tahun 2025 nanti Indonesia sudah akan bertranformasi menjadi negara maju.

Masterplan percepatan dan perluasanpembangunan ekonomi indonesia.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia disusun dengan mempertimbangkan potensi yang ada dan tantangan yang kita hadapi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan tiga strategi utama, yaitu: Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; Penguatan konektivitas nasional; dan Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional. Perumusan ketiga strategi utama di atas didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang merefleksikan semangat not business as usual yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam rangka membangun tingkat kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, MP3EI mengembangkan inisiatif strategik yang pada intinya adalah langkah-langkah awaI implementasi MP3EI dalam rangka mengantarkan Indonesia ke pencapaian visi Indonesia 2025, yaitu terwujudnya “Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.

Tiga strategi Utama MP3EI

1. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusatpusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusatpusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia.

Dalam mendorong pengembangan pusat-pusat perekonomian baru, Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pusat-pusat perekonomian yang berlokasi di luar Jawa. Insentif terutama diberikan kepada kepada dunia usaha yang bersedia membiayai pembangunan sarana pendukung dan infrastruktur. Tujuan pemberian perlakuan khusus tersebut adalah agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia, yaitu:

1) Koridor Ekonomi Sumatera, dengan tema pembangunan: “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”;

2) Koridor Ekonomi Jawa, dengan tema pembangunan : “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”;

3) Koridor Ekonomi Kalimantan, dengan tema pembangunan: “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”;

4) Koridor Ekonomi Sulawesi, dengan tema pembangunan:‘’ Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”;

5) Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, dengan tema pembangunan: ‘’Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional’’;

6) Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, dengan tema pembangunan: “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.

2. Penguatan Konektivitas Nasional

Konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global/internasional.

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global, perlu ditetapkan pintu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan SLoC dan ALKI sebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Konsepsi tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan membangun kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid.

Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu.

Hasil dari pengintegrasian keempat komponen konektivitas nasional tersebut kemudian dirumuskanvisi konektivitas nasional yaitu ‘TERINTEGRASI SECARA LOKAL, TERHUBUNG SECARA GLOBAL (LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED)’.

Yang dimaksud Locally Integrated adalah pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas, yaitu barang, jasa, dan informasi secara efektif dan efisien dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan inter-moda tansportasi, komunikasi dan informasi serta logistik.

Visi ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas nasional dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan serta dapat mendorong pemerataan antar daerah.

Sedangkan yang dimaksud globally connected adalah sistem konektivitas nasional yang efektif dan efisien yang terhubung dan memiliki peran kompetitif dengan sistem konektivitas global melalui jaringan pintu internasional pada pelabuhan dan bandara (international gateway/exchange) termasuk fasilitas custom dan trade/industry facilitation.

Efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas nasional dan keterhubungannya dengan konektivitas global akan menjadi tujuan utama untuk mencapai visi tersebut.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Iptek Nasional

Pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang produktif merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, peran pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif, yang semakin mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi di sini terdiri dari program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, serta program pendidikan profesi.

Pengembangan program pendidikan akademik diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Program akademik harus menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap koridor ekonomi. Universitas pusat riset dikembangkan secara nasional sebagai bagian penting dari pusat inovasi nasional. Pengembangan universitas pusat riset didasarkan pada prinsip integrasi, resource sharing, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan lulusan yang terampil. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan potensi di masing-masing koridor ekonomi. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kemampuan suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat bergantung pada kemampuan bangsa tersebut dalam meningkatkan inovasi. Inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi modal dasar untuk dapat menghasilkan sebuah inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi agar dapat bersaing secara global.

Peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif akan dicapai seiring dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasis sumber daya alam yang bertumpu pada labor intensive perlu ditingkatkan secara bertahap menuju skilled labor intensive dan kemudian menjadi human capital intensive. Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai Iptek sangat diperlukan ketika Indonesia memasuki tahap innovation-driven economy.

Berbagai pemikiran menyangkut hal ini sesungguhnya telah banyak dikembangkan di Indonesia. Dalam konteks ini saya menyambut baik pemikiran yang telah dilontarkan oleh Komite Inovasi Nasional yang menelorkan konsep yang mereka sebut sebagai 1-747.

Dimana kontribusi itb dibutuhkan?

Teknologi dan inovasinya berperan amat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi MP3EI. Indonesia memerlukan dukungan dari seluruh perguruan tinggi teknik yang ada. Dalam hal ini, ITB diharapkan dapat menjadi pelopor. Perguruan tinggi teknik diharapan dapat memberi kontribusi dalam hal pelaksanaan inovasi, maupun dalam hal penguatan sistem inovasi nasional.

a. Pelaksanaan Inovasi dalam MP3EI

Inisiatif pelaksanaan Inovasi \implementasi MP3EI yang perlu menjadi perhatian perguruan tinggi teknik, dimana kontribusinya amat dibutuhkan, adalah:

1. Pengembangan Klaster Inovasi untuk

Mendukung 6 (enam) Koridor Ekonomi Pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi harus diiringi dengan penguatan klaster inovasi sebagai centre of excellence dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing. Pengembangan centre of excellence tersebut diharapkan terintegrasi dengan klaster-klaster industri.

2. Pembentukan Klaster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan, MP3EI mendorong dan memberdayakan upaya masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah yang sudah memiliki inisiatif untuk menumbuhkembangkan potensi inovasi pada beberapa produk dan program unggulan wilayah, antara lain:

1) Model Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, di Gresik Utara Provinsi Jawa Timur;

2) Model pengembangan kawasan industry inovasi produk-produk hilir yang terintegrasi, untuk pengembangan kelapa sawit, kakao, dan perikanan;

3) Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi yang berbasis non-renewable danrenewable energy di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Penguatan Aktor Inovasi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademisi/peneliti, dunia usaha/industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain:

1) Menciptakan SDM yang memiliki kompetensi,berkepribadian luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas; 

2) Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada, dan menambah 7.000-10.000 Ph.D di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2014;

3) Pengadaan laboratorium berstandar international baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, untuk kepentingan kemakmuran bangsa; 

4) Kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara.

b. Memperkuat Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional

Kontribusi perguruan tinggi teknik juga amat dibutuhkan dalam upaya untuk memperkuat sistem inovasi nasional. Pengembangan inovasi produk suatu invensi melibatkan 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional yaitu:

(a.) pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator;

(b.) pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasilinvensi; dan

(c.) lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi (terutama perguruan tinggi teknik) sebagai penghasil produk invensi.

Kolaborasi ketiga pelaku utama tersebut sangat penting dan diperlukan untuk berkembangnya produkproduk inovasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka pengembangan inovasi, Pemerintah akan memberikan:

1. Insentif fiskal kepada Dunia Usaha (swasta, BUMN) yang melakukan inovasi, dan perusahan asing yang menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia;

2. Dana penelitian kepada pelaku inovasi dengan syarat bahwa:

a) produk inovasi sesuai dengan kebutuhan atau minat pihak industri,

b) produk inovasi tersebut sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas

c) pihak industri yang bersangkutan (return of investment yang jelas).

Persyaratan ini menjadi penting bagi pengembangan inovasi secara nasional. Pihak industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan informasi state of the art kebutuhan invensi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik.